DPRD Rohil Soroti Krisis Sampah hingga Pungutan Liar Petugas Kebersihan dalam RDP Terbaru
BAGANSIAPIAPI, pilardemokrasi.com - Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) mengambil sikap tegas atas berbagai persoalan krusial yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Mulai dari carut-marut pengelolaan limbah, keterbatasan armada pengangkut sampah, hingga isu dugaan pungutan liar (pungli) dalam rotasi petugas kebersihan, dibedah tuntas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPRD Rohil, Batu Enam, Selasa (18/8/2026).
Rapat penting ini dipimpin langsung oleh Anggota Komisi C DPRD Rohil, Muhammad Syah Padri, ST, M.IKom, didampingi Ketua Komisi C Fadli serta Pimpinan DPRD Rohil, Imam Suroso.
Berikut adalah rangkuman poin-poin krusial yang menjadi sorotan utama dalam RDP tersebut.
Limbah B3 Puskesmas Rimba Melintang Dibersihkan, Sanksi Tetap Dijatuhkan: Kasus limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang sempat meresahkan di Puskesmas Rimba Melintang dipastikan telah tuntas dan dinyatakan aman. Kendati demikian, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Rohil tetap menjatuhkan sanksi tegas kepada pihak terkait sebagai bentuk penegakan aturan atas kelalaian yang sempat terjadi.
Mitigasi Dini Limbah Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Mengantisipasi dampak lingkungan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Komisi C mendesak DLH untuk menggencarkan sosialisasi kepada para pengelola. Langkah ini krusial agar limbah makanan tidak menjadi masalah lingkungan baru di tengah masyarakat.
Solusi Konkret Krisis Armada Sampah di APBD Perubahan: Masalah klasik lambatnya penanganan sampah di Bagansiapiapi akibat minimnya armada akan segera diatasi. Komisi C berkomitmen memperjuangkan penambahan mobil dan truk pengangkut sampah lewat APBD Perubahan, dengan prioritas tambahan armada untuk wilayah Kubu dan Bagan Batu.
Babat Habis Isu Pungli Rotasi Petugas Kebersihan: Komisi C dengan tegas menyatakan bahwa rotasi petugas kebersihan murni kebijakan penyegaran organisasi dan mempertimbangkan domisili petugas agar lebih efisien. DPRD mendesak Kepala DLH untuk mengusut tuntas oknum-oknum tak bertanggung jawab yang mencoba mengambil keuntungan atau meminta imbalan dalam proses penempatan tugas.
Dorong CSR Perusahaan yang Lebih Tepat Sasaran: Menutup rangkaian rapat, legislatif turut mengingatkan korporasi yang beroperasi di Rohil agar menyalurkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) secara serius. Dana perusahaan diminta bukan sekadar seremonial, melainkan benar-benar berdampak nyata bagi pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat sekitar.
Melalui langkah proaktif ini, DPRD Rohil berharap tata kelola kebersihan, lingkungan, serta birokrasi di daerah dapat berjalan semakin transparan, bersih, dan profesional demi kenyamanan masyarakat luas. (Fauzi)
Posting Komentar