Hadiri Rakornas TPAKD 2026, Bupati H. Bistamam Komitmen Perluas Akses Pembiayaan UMKM dan Petani di Rohil
ROHIL, pilardemokrasi.com - Bupati Rokan Hilir (Rohil), H. Bistamam, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, nelayan, serta masyarakat yang menggerakkan ekonomi kerakyatan.
Komitmen tersebut disampaikan Bistamam usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 yang dibuka langsung Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Grand Ballroom Convention, JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Rakornas yang mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia” tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah bersama regulator serta lembaga jasa keuangan dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.
Bagi Kabupaten Rokan Hilir, penguatan peran TPAKD diharapkan tidak berhenti pada koordinasi antarlembaga, tetapi mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam memperoleh pembiayaan untuk mengembangkan usaha produktif.
Bistamam mengatakan, Pemkab Rohil siap menyelaraskan program daerah dengan kebijakan pemerintah pusat, khususnya dalam mendorong inklusi keuangan dan memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat.
“Penguatan peran TPAKD di Rokan Hilir kami harapkan dapat mendorong pemanfaatan layanan keuangan yang aman, legal, dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Pemkab Rohil berkomitmen penuh untuk mempermudah akses pembiayaan, khususnya bagi para pelaku usaha produktif,” kata Bistamam.
Menurutnya, akses terhadap pembiayaan menjadi salah satu faktor penting dalam membantu masyarakat mengembangkan usaha. Ketersediaan modal yang memadai dapat membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pemasaran, serta memperkuat daya saing usaha.
Karena itu, program percepatan akses keuangan perlu diarahkan agar dapat menjangkau masyarakat yang selama ini masih menghadapi keterbatasan dalam memperoleh layanan perbankan maupun pembiayaan formal.
Bistamam juga menekankan pentingnya menyesuaikan program TPAKD dengan karakteristik dan potensi ekonomi Kabupaten Rokan Hilir. Daerah yang memiliki sektor pertanian, perikanan, perdagangan, dan berbagai usaha masyarakat tersebut membutuhkan dukungan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing sektor.
“Akses keuangan berkelanjutan ini harus kita arahkan untuk mendukung penuh para petani, nelayan, pedagang, dan sektor ekonomi kerakyatan lainnya di Kabupaten Rokan Hilir. Jika akses modal dan pembiayaan mereka lancar, maka pertumbuhan ekonomi daerah akan bergerak lebih cepat dan mandiri,” tambahnya.
Pemkab Rohil berharap penguatan akses keuangan dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperluas kesempatan usaha sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain pembiayaan, peningkatan literasi keuangan juga menjadi perhatian agar masyarakat semakin memahami cara memanfaatkan produk dan layanan keuangan secara bijak, aman, dan bertanggung jawab.
Presiden Apresiasi Pembentukan 552 TPAKD
Dalam Rakornas tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi terbentuknya 552 TPAKD di berbagai provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Menurut Presiden, capaian tersebut merupakan kemajuan kelembagaan yang patut dihargai karena menjadi bagian dari upaya memperluas pemerataan ekonomi.
“Ini suatu pencapaian kelembagaan yang perlu kita hargai dan kita banggakan. Saya menyampaikan penghargaan kepada OJK, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan semua pihak yang telah bekerja membangun kelembagaan ini,” ujar Prabowo.
Presiden juga menyoroti pentingnya kolaborasi berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan akses terhadap layanan keuangan semakin luas dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di berbagai wilayah.
Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, dalam laporannya menyampaikan bahwa tingkat literasi keuangan Indonesia pada 2026 mencapai 69 persen. Adapun tingkat inklusi keuangan telah melampaui 93 persen, melampaui target RPJMN sebesar 93 persen yang ditetapkan untuk 2029.
Capaian tersebut menunjukkan pentingnya melanjutkan upaya memperluas pemahaman dan pemanfaatan layanan keuangan formal, terutama agar masyarakat di daerah dapat memperoleh kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan kegiatan ekonominya.
Dalam kunjungan kerja tersebut, Bupati H. Bistamam turut didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Sarman Syahroni, serta Plt Inspektur Daerah, Huban.
Rakornas TPAKD 2026 turut dihadiri pimpinan lembaga negara, anggota DPR dan DPD RI, para menteri Kabinet Merah Putih, serta gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh Indonesia.
Melalui penguatan TPAKD, Pemkab Rokan Hilir berharap akses pembiayaan yang lebih mudah, peningkatan literasi keuangan, dan pemanfaatan layanan keuangan formal dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.(Fauzi)
Posting Komentar