Skandal Oknum Penghulu Teluk Pulai Rohil Dilaporkan Istri Sendiri, Diduga Telantarkan Keluarga dan Tak Nafkahi 4 Anak
ROHIL, pilardemokrasi.com - Kasus dugaan penelantaran keluarga yang melibatkan pejabat publik kembali mencuat dan menjadi perbincangan hangat di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Riau. Sorotan tajam kini tertuju pada seorang oknum Penghulu (Kepala Desa) di Kepenghuluan Teluk Pulai, Kecamatan Pasir Limau Kapas, berinisial MH.
Pemimpin tingkat desa yang seharusnya menjadi teladan masyarakat ini justru dilaporkan oleh istri sahnya sendiri. Ia dituding sengaja mengabaikan kewajiban moral serta hukum dengan tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada istri dan keempat anak mereka dalam beberapa bulan terakhir.
Di tengah himpitan ekonomi yang kian pelik, sang istri terpaksa harus membanting tulang seorang diri demi menyambung hidup anak-anaknya. Praktis, tidak ada uluran tangan maupun rasa tanggung jawab yang ditunjukkan oleh MH sebagai kepala rumah tangga.
"Dalam beberapa bulan terakhir ini saya sendiri yang membiayai semua kebutuhan anak. Tidak ada nafkah lahir maupun batin untuk anak saya," ungkap sang istri dengan nada kecewa, Kamis (24/9).
Seluruh beban finansial—mulai dari kebutuhan pangan sehari-hari, biaya tempat tinggal, hingga kelangsungan pendidikan keempat buah hati mereka—kini terpaksa dipikul seorang diri oleh sang istri tanpa kepastian dari sang suami.
Kasus ini sontak memicu reaksi keras dari berbagai kalangan masyarakat setempat. Publik menilai, sebagai seorang pemegang amanah di tingkat kepenghuluan, MH seharusnya memberikan contoh dan panutan positif bagi warganya, bukan malah mencederai nilai-nilai keluarga dan mengabaikan darah dagingnya sendiri.
Tak hanya soal penelantaran nafkah, persoalan rumah tangga ini juga merembet ke ranah finansial pribadi. Sang istri membeberkan fakta mengejutkan bahwa MH sempat meminjam uang kepadanya senilai Rp11 juta. Hingga kini, utang tersebut dikabarkan mangkrak dan belum dilunasi sepenuhnya.
Saat dikonfirmasi oleh awak media terkait polemik utang tersebut pada Kamis (24/9/2026), oknum Penghulu MH tidak menampiknya. Ia berdalih bahwa sebagian besar uang pinjaman tersebut telah dibayarkan, dan kini menyisakan nominal sebesar Rp2.500.000.
MH beralasan bahwa keterlambatan pelunasan sisa utang tersebut disebabkan oleh macetnya pencairan gaji di kepenghuluan tempatnya bertugas.
"Uangnya sudah saya bayar itu bang, cuma tinggal sisanya Rp2.500.000 karena sampai hari ini gaji kami di kepenghuluan belum dibayarkan," pungkas MH membela diri.
Kendati demikian, alasan finansial kantor tidak meredakan kekecewaan publik terhadap dugaan buruknya integritas moral seorang pejabat publik yang menelantarkan keluarganya sendiri. Kasus ini kini terus menjadi sorotan dan menanti tindak lanjut dari pihak-pihak terkait.**Red
Posting Komentar