Dalam unggahannya, Amron secara terbuka meminta kepada Bupati Rokan Hilir untuk segera mengambil tindakan tegas dengan mengganti Kepala Dinas Perikanan tersebut. Menurutnya, M. Amin dinilai tidak becus dalam menjalankan roda organisasi kedinasan, khususnya dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perikanan.
Amron membeberkan bahwa ketidakbecusan kinerja ini terbukti dari tidak adanya kontribusi PAD yang dihasilkan oleh Dinas Perikanan selama M. Amin menjabat.
"Hal ini terbukti selama M. Amin menjabat sebagai Kepala Dinas Perikanan Rohil selama 13 tahun, ia tidak pernah memperoleh 1 PAD pun yang dibuatnya untuk Pemkab Rohil," tulis Amron Harahap dalam unggahan di akun Facebook miliknya.
Ia menambahkan, kekosongan kontribusi terhadap daerah ini disinyalir terjadi karena tidak adanya Peraturan Daerah (Perda) yang diinisiasi atau dibuat oleh kepala dinas tersebut selama masa jabatannya.
Tidak hanya persoalan PAD, Amron juga menyoroti masalah manajerial dan kepatuhan hukum di internal Dinas Perikanan Rohil. Ia mempertanyakan legalitas operasional kantor-kantor unit pelayanan teknis di daerah, seperti pusat pembenihan atau bibit ikan yang tersebar di setiap kecamatan.
Menurutnya, ketidakjelasan status hukum fasilitas-fasilitas tersebut dapat memicu masalah serius di kemudian hari, terutama terkait pertanggungjawaban regulasi bagi para pegawai yang bertugas di sana.
"Sampai hari ini legalitas kantor-kantor seperti benih bibit ikan yang ada di setiap kecamatan perlu dipertanyakan. Jika ada permasalahan terhadap pegawai di kantor tersebut, siapa yang akan bertanggung jawab?" pungkas Amron.
Hingga berita ini diterbitkan, unggahan kritikan tersebut terus mendapat atensi dari masyarakat netizen di Rokan Hilir. Pihak media masih berupaya menghubungi Kepala Dinas Perikanan Rohil, M. Amin, maupun pihak terkait di Pemkab Rohil untuk mendapatkan klarifikasi dan perimbangan berita atas tudingan tersebut.(Fauzi)