Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Dinas Perkim Rohil Usulkan 3.000 Unit BSPS Ke Kementerian PKP

Bagansiapiapi, pilardemokrasi.com - Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) terus berupaya memperjuangkan bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagai bagian dari komitmen mendukung visi Bupati Rokan Hilir, H. Bistamam, dalam mengurangi kemiskinan ekstrem dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kepala Dinas Perkim Rohil, Aulia Putra, ST., MT., mengatakan bahwa pihaknya telah mengusulkan sebanyak 3.000 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). 

Usulan tersebut telah diajukan sejak tahun 2025 melalui SIBARU (Sistem Informasi Bantuan Perumahan) sebagai upaya memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan sehat.

Menurut Aulia, program BSPS menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama bagi keluarga yang selama ini masih menempati rumah tidak layak huni. 

Dengan adanya bantuan tersebut, pemerintah berharap masyarakat dapat memiliki tempat tinggal yang lebih aman, nyaman, dan memenuhi standar kesehatan.

"Program BSPS merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang membutuhkan rumah layak huni. Kami terus berupaya memperjuangkan kuota bantuan yang lebih besar agar semakin banyak warga Rokan Hilir yang dapat merasakan manfaatnya," ujar Aulia.

Selain mengusulkan program BSPS, Dinas Perkim Rohil juga tengah mengajukan sejumlah program strategis lainnya kepada kementerian terkait. 

Salah satunya adalah program relokasi rumah layak huni bagi masyarakat yang terdampak abrasi pantai maupun yang bermukim di bantaran sungai, yang selama ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Program tersebut, kata Aulia, masuk dalam kategori prioritas Standar Pelayanan Minimum (SPM) karena menyangkut keselamatan dan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana maupun kawasan yang tidak lagi layak untuk dihuni.

"Kami juga mengusulkan program relokasi rumah layak huni bagi warga yang terdampak abrasi dan masyarakat yang tinggal di bantaran sungai. Ini merupakan bagian dari program prioritas yang terus kami perjuangkan agar mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat," jelasnya.

Sebagai bentuk keseriusan dalam memastikan program berjalan tepat sasaran, pada awal April 2026, Dinas Perkim Rohil telah menurunkan Tim Fasilitator Lapangan (TFL) untuk melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan di sejumlah kecamatan. 

Kegiatan tersebut dilakukan guna memastikan bahwa usulan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang memenuhi kriteria dan paling membutuhkan.

Verifikasi lapangan juga menjadi langkah penting untuk mencocokkan kondisi riil rumah warga dengan data yang telah masuk dalam sistem, sehingga pelaksanaan program BSPS nantinya dapat berjalan secara maksimal, transparan, dan akuntabel.

Aulia menegaskan bahwa seluruh langkah yang dilakukan Dinas Perkim Rohil merupakan bagian dari upaya mendukung arah pembangunan yang dicanangkan Bupati H. Bistamam, khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak.

"Kami ingin program pusat dan daerah berjalan seiring. Harapan Bupati H. Bistamam adalah agar masyarakat Rokan Hilir dapat hidup lebih sejahtera dengan memiliki rumah yang layak, sehat, dan aman. Karena itu, kami terus memperjuangkan berbagai program perumahan untuk masyarakat," tegasnya.

Dengan usulan 3.000 unit BSPS serta berbagai program relokasi rumah layak huni yang sedang diperjuangkan, Dinas Perkim Rohil optimistis upaya pengentasan kemiskinan ekstrem dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terus berjalan secara bertahap dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Rokan Hilir.(Fauzi)

Lebih baru Lebih lama

نموذج الاتصال