BAGANSIAPIAPI, pilardemokrasi.com - Praktik penggunaan hotel sebagai lokasi kegiatan sosialisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir kembali memantik perhatian publik. Kali ini, Forum Pers Independen Indonesia (FPII) Korwil Rokan Hilir secara tegas mengkritik langkah BKPSDM Rohil yang menggelar kegiatan Sosialisasi Penerapan Manajemen Talenta ASN di sebuah hotel.
Ketua FPII Rohil, Musmulyadi, menilai langkah tersebut kontradiktif dengan semangat efisiensi anggaran yang tengah digembar-gemborkan pemerintah daerah. Menurutnya, penggunaan anggaran negara harus dilakukan dengan skala prioritas dan prinsip kehati-hatian.
“Kami tidak bicara soal materi sosialisasi Manajemen Talenta ASN-nya, karena kita tahu itu penting untuk pengembangan SDM. Yang kami persoalkan adalah urgensi penggunaan hotel. Mengapa harus keluar biaya sewa jika kita punya aset sendiri?” tegas Musmulyadi saat dikonfirmasi, Kamis (25/6/2026).
Mempertanyakan Aset Daerah
Musmulyadi menyoroti banyaknya fasilitas gedung pertemuan maupun aula milik Pemkab Rohil yang sebenarnya sangat representatif untuk menampung kegiatan serupa. Menurutnya, memaksimalkan aset daerah adalah langkah nyata dalam melakukan efisiensi anggaran.
Ia mempertanyakan mengapa OPD justru memilih opsi yang membebani kas daerah, sementara di sisi lain pemerintah dituntut untuk melakukan penghematan.
“Di tengah upaya efisiensi, OPD seharusnya menjadi teladan. Menggunakan aset sendiri berarti menghemat uang rakyat. Ini menjadi catatan publik terkait efektivitas dan urgensi penggunaan hotel untuk kegiatan internal ASN,” lanjutnya.
Mendorong Tata Kelola yang Akuntabel
FPII Rohil menegaskan akan terus melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Bagi Musmulyadi, kontrol sosial adalah instrumen penting untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.
Ia pun mendesak seluruh kepala OPD di lingkup Pemkab Rohil agar lebih selektif dalam merancang kegiatan. Setiap rupiah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dipastikan memiliki manfaat langsung dan bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Setiap rupiah dari anggaran daerah adalah uang rakyat. Harus digunakan secara bijak, bukan dihamburkan untuk hal-hal yang sebenarnya bisa ditekan anggarannya. Kami akan terus mengawal agar anggaran daerah benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat luas,” pungkasnya.(Fauzi)